Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan menyebut peringatan Presiden Prabowo Subianto terhadap eks pimpinan BUMN nakal, harus menjadi perhatian serius seluruh pihak.
“Selama puluhan tahun, jabatan di BUMN kerap dipandang sebagai ‘posisi empuk’ yang jauh dari jangkauan hukum yang tajam. Sementara jika kita melihat ke belakang, beban sejarah korupsi di tubuh BUMN telah memberikan luka yang sangat dalam bagi kas negara,” ucap Iwan kepada Inilah.com di Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Suka ta tidk, cukup banyak perusahaan pelat merah alias BUMN yang terseret kasus korupsi kakap. Misalnya, korupsi Jiwasraya yang merugikan negara Rp16,8 triliun.
Masih adalagi, korupsi Asabri yang menimbulkan kerugian negara Rp22,7 triliun dan suap di Garuda Indonesia dengan merugikan Rp8,8 triliun.
“Pernyataan Prabowo bahwa eks pimpinan BUMN harus mempertanggungjawabkan kerja mereka, secara hukum menunjukkan adanya pergeseran paradigma. Prabowo sedang membangun sistem akuntabilitas retrospektif. Artinya, melepas jabatan bukan berarti melepas tanggung jawab,” tegasnya.
Menurutnya, bersih-bersih BUMN merupakan hal krusial, karena keberadaan perusahaan milik negara itu, merupakan benteng kedaulatan ekonomi bangsa.
Ketegasan Presiden Prabowo diharapkan bisa memulihkan kepercayaan pasar, menciptakan efisiensi anggaran, sekaligus memberikan efek jera bagi para petinggi BUMN agar tak coba-coba menggarong aset negara.
“Tentu saja, langkah berani ini akan menghadapi tantangan. Namun, dukungan publik terhadap Prabowo dalam hal ini sangat kuat. Kini, Kejaksaan Agung memegang bola panas tersebut. Publik menanti aksi nyata, yaitu proses hukum yang transparan, objektif, dan tuntas,” ujarnya.
Dengan menargetkan akuntabilitas hingga ke masa lalu, Iwan menilai Prabowo sedang merapikan jalan bagi perekonomian Indonesia menjadi lebih sehat.
“BUMN tidak boleh lagi menjadi ‘sapi perah’ oknum, tapi harus kembali ke khitahnya sebagai alat kesejahteraan rakyat. Jika pimpinan BUMN bekerja dengan bersih, mereka tak perlu gentar. Namun bagi mereka yang berkhianat, pidato Prabowo adalah lonceng kematian bagi praktik lancung yang selama ini mereka sembunyikan,” pungkas Iwan.
Mengingatkan saja, Presiden Prabowo beberapa kali memberikan peringatan untuk ‘bersih-bersih’ BUMN.
Paruh Januari 2026, dia meminta langsung Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk memperbaiki tata kelola BUMN, terutama menghapus tantiem kepada perusahaan yang merugi.
Dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) pemerintah pusat dan daerah pada Senin (3/2), Prabowo kembali melemparkan peringatan kepada para eks pejabat BUMN.
“Saya katakan, pimpinan BUMN yang dulu harus tanggung jawab, jangan enak-enak kau. Siap-siap kau dipanggil Kejaksaan,” kata Prabowo dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat (Jabar), Senin (2/2/2026).
Prabowo menekankan tidak akan setengah-setengah dalam menegakkan hukum. Pesan ini peru didukung, karena tujuannya sangat baik yakni melempangkan jalan bagi Indonesia menjadi negara maju. “Kan mereka ngejek: Prabowo hanya bisa ngomong di podium saja. Oh ya? Tunggu saja panggilan. Lu jangan nantang gue,” ujarnya.
Selanjutnya, Prabowo mengajak seluruh pejabat untuk menghentikan kebiasaan korupsi. Dampaknya bukan hanya kepada dirinya, tapi juga ke keluarga yang melakukan korupsi. “Saya paling kasihan kalau melihat tokoh atau kawan diborgol. Pakai baju oranye, kasihan anak istrinya. Sudahlah,” ucapnya.
Prabowo mengingatkan, jauh lebih baik mengisi sisa hidup dengan hal-hal baik yang bermanfaat bagi banyak orang. “Sudahlah, kita semua sebentar lagi dipanggil. Kalau dipanggil enggak sesuai nomor urut, senioritas. Belum tentu aku duluan. Bisa-bisa yang muda-muda. Jadi lebih baik berbuat kebaikan, lebih mulia,” paparnya.
Prabowo juga menyinggung pembentukan BPI Danantara bertujuan untuk mengamankan sekaligus menyelamatkan kekayaan negara. “Saya himpun semua kekuatan milik negara dalam satu pengelolaan,” ungkapnya.
Ia mengungkap nilai aset negara yang dikelola BUMN nyaris menyentuh US$1 triliun. Namun sebelum Danantara lahir, aset-aset tersebut tercecer dan dikelola lebih dari seribu perusahaan pelat merah. “Bayangkan siapa yang bisa manage seribu perusahaan? Ini akal-akalan,” tuturnya.
Tinggalkan Balasan